Ketua DPR Tantang Penentang Gedung Baru

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengingatkan para anggota DPR yang berhasrat untuk menyampaikan aspirasinya terkait penolakan pembangunan kantor baru DPR RI hendaknya disalurkan melalui mekanisme yang ada di DPR. Kalau hanya berkoar-koar di media, kata Marzuki Alie, itu sama saja dengan membohongi rakyat Indonesia karena dari dokumen yang ada di Badan Urusan Ramah Tangga (BURT) DPR, faktanya semua fraksi setuju dan mendukung pembangunan kantor baru DPR. Termasuk Fraksi Gerindra, PAN dan PDI-P.
“Kalau benar sikap Fraksi Gerindra, PAN dan PDI-P menolak pembangunan kantor baru DPR, sampaikan saja aspirasi tersebut secara resmi ke DPR. Jangan seperti sekarang berkoar-koar menyatakan menolak melalui media massa sementara anggota fraksinya di BURT malah setuju dan mendukung dibangunnya kantor baru DPR,” kata Marzuki Alie, di press room DPR, senayan Jakarta, Rabu (30/2).
Sikap dualisme para anggota dewan dalam menyikapi pembangunan kantor baru DPR itu lanjut Marzuki, sekaligus telah membohongi rakyat Indonesia secara keseluruhan. “Di media massa mereka menolak dan meminta Ketua DPR menghentikan rencana pembangunan itu, sementara melalui perwakilannya di BURT mereka secara tertulis menyatakan setuju dibangun kantor baru DPR,” tegas mantan Sekjen Partai Demokrat itu.
Sebagai pimpinan DPR, Marzuki juga menyesali prilaku anggota dewan yang hampir dua tahun mewakili rakyat tapi belum juga memahami mekanisme penyaluran aspirasi khususnya yang datang dari anggota dewan itu sendiri.
“Kalau mau menolak rencana tersebut, perintahkan anggota fraksinya yang ada di BURT untuk berkoar-koar dalam rapat Panitia Kerja (Panja) BURT guna menolak rencana pembangunan itu. Faktanya, kan tidak seperti itu, malah dari dokumen yang ada di BURT, mereka itu setuju,” ungkap Marzuki.
Apalagi Fraksi Gerindra, menurut Marzuki Alie, Panja BURT pembangunan gedung baru itu dipimpin oleh anggota Fraksi Gerindra, Pius Lustrilanang. “Kalau Fraksi Gerindra benar menolak pembangunan kantor baru, Gerindra mestinya memerintahkan Pius untuk membatalkan rencana tersebut. Demikian juga Fraksi PAN dan PDI-P yang kadernya juga ada di BURT. Faktanya tidak seperti itu,” tutur Marzuki Alie.
Menyikapi pernyataan Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy juga melalui media massa yang meminta agar Ketua DPR membatalkan rencana tersebut, menurut Marzuki itu adalah permintaan yang sangat tendensius karena bisa membangun opini publik bahwa pembangunan kantor baru DPR itu proyeknya Marzuki Alie yang juga kader Partai Demokrat.
“Saya ingatkan, kalau Fraksi PAN bersikap menolak pembangunan kantor baru DPR, silakan ajukan secara tertulis ke BURT melalui kadernya yang juga duduk di BURT. Jangan berkoar-koar di media dan meminta saya menghentikan rencana tersebut karena proyek gedung baru itu bukan kemauan saya atau kemauan Partai Demokrat.
Demikian juga halnya dengan usulan Tjatur Sapto Edy yang menginginkan agar pembangunan kantor baru DPR itu harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia yang jumlah lebih dari 200 juta jiwa ini. “Menurut saya usulan itu asal bunyi. Kalau mau mengusul yang kongrit, tunjukkan mekanismenya bagaimana. Apa harus diadakan dulu Pemilu untuk pembangunannya?,” tegas Marzuki.
Usulan asal bunyi itu, menurut Marzuki Alie juga datang dari Ketua Fraksi PDI-P, Tjahjo Kumolo. “Fraksi PDI-P mengusulkan agar kantor DPR dibangun dengan sederhana. Itu juga usulan asal bunyi karena pengertian sederhana itu sendiri tidak diartikulasikan secara kongrit,” tutur Marzuki Alie.
Terakhir Marzuki menegaskan, setelah memperhatikan sikap sejumlah anggota dewan dan fraksi yang menjadikan rencana pembangunan kantor baru DPR ini sebagai komoditi politik untuk pembangunan citra partainya pada akhirnya akan berimbas negatif terhadap institusi DPR.
“Selaku pimpinan, saya sangat menyesalkan upaya sejumlah anggota dewan dan fraksi yang menjadikan rencana pembangunan kantor baru sebagai komoditi politik membangun citra partainya yang paling mengerti aspirasi rakyat. Padahal di internal DPR mereka itu bersikap sebaliknya,” pungkas Marzuki Alie.